Pada tahun 2017, pemerintahan Trump menerapkan serangkaian pembatasan perjalanan yang secara signifikan mengubah dinamika kebijakan imigrasi AS. Memahami perubahan ini sangat penting bagi para pelancong dan pendukung imigrasi.
Perubahan Penting pada Pembatasan Perjalanan
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pemberlakuan apa yang disebut “Larangan Muslim”, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah Eksekutif 13769. Perintah ini awalnya menargetkan individu dari tujuh negara mayoritas Muslim: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Pembatasan ini memiliki dampak yang bervariasi, di mana beberapa wisatawan langsung ditolak masuk, sementara yang lain mengalami kebingungan seputar penerapan kebijakan tersebut.
Larangan Perjalanan Khusus Negara
Seiring waktu, daftar aslinya mengalami modifikasi. Menyusul tantangan hukum dan keputusan pengadilan berikutnya, pemerintah merevisi larangan tersebut untuk memasukkan negara-negara berdasarkan masalah keamanan nasional, seperti Korea Utara dan Venezuela. Setiap negara dinilai berdasarkan tingkat ancaman yang dirasakan, sehingga menciptakan daftar yang berubah-ubah seiring dengan berkembangnya pertimbangan geopolitik.
Dampak pada Pemrosesan Visa
Pembatasan perjalanan juga mempengaruhi visa non-imigran, khususnya bagi pelajar dan pekerja. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap permohonan visa, yang menyebabkan waktu pemrosesan lebih lama dan tingkat penolakan lebih tinggi. Pelamar dari negara-negara sasaran menghadapi rintangan tambahan, termasuk wawancara langsung dan meningkatnya persyaratan dokumentasi, yang semakin memperparah hambatan untuk masuk ke AS.
Penerimaan Pengungsi dan Kebijakan Suaka
Aspek penting lainnya dari kebijakan perjalanan Trump adalah pengurangan penerimaan pengungsi. Batasan untuk pemukiman kembali pengungsi diturunkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menciptakan tumpukan orang-orang rentan yang mencari suaka. Bersamaan dengan hal ini, pedoman baru mempermudah penolakan permohonan suaka, terutama bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan atau penganiayaan politik.
Penerapan Aturan Retribusi Publik
Peraturan Retribusi Publik tahun 2019 semakin memperumit lanskap imigrasi. Aturan ini mengamanatkan bahwa individu yang mencari kartu hijau dapat ditolak berdasarkan penggunaan program bantuan publik. Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi mereka yang berencana beremigrasi ke AS, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang berpendapatan rendah.
Tantangan dan Revisi Hukum
Banyak tuntutan hukum yang menantang legalitas pembatasan perjalanan ini. Pengadilan untuk sementara waktu menghentikan sebagian dari larangan tersebut, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan perubahan dan merevisi kebijakan dalam upaya mempertahankan pembatasan tertentu sambil tetap melakukan pengawasan hukum. Sifat dinamis dari tantangan hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi banyak calon wisatawan.
Konsekuensi bagi Diplomasi dan Hubungan AS
Pembatasan perjalanan juga memperburuk hubungan AS dengan negara-negara sasaran, sehingga mempersulit hubungan diplomatik. Para pengkritik berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ini merusak citra Amerika sebagai negeri yang penuh peluang dan kebebasan, berdampak pada hubungan luar negeri dan persepsi publik terhadap nilai-nilai Amerika.
Warisan Pembatasan Perjalanan Trump
Meskipun pemerintahan Biden bertujuan untuk membatalkan sebagian besar kebijakan ini, dampak dari pembatasan perjalanan yang diterapkan Trump terus mempengaruhi wacana imigrasi. Pengawasan yang semakin ketat dari otoritas imigrasi dan retorika budaya seputar perjalanan dan imigrasi masih terus berlanjut, sehingga membentuk narasi untuk kebijakan di masa depan.
Dengan memahami perubahan-perubahan penting ini, para pelancong dan penggiat kebijakan dapat menavigasi dengan lebih baik kompleksitas peraturan perjalanan AS dan implikasinya yang lebih luas terhadap mobilitas global dan hak asasi manusia.

